Forum MBB
By: Forum MBB
February 15, 2016

RUU Pelarangan Minuman Beralkohol dari Perspektif HAM

Catatan Kecil Rancangan Undang-Undang Pelarangan Minuman Beralkohol dari Perspektif HAM.

Indonesia merupakan negara yang kaya; baik ragam suku, adat, bahasa, agama atau kepercayaan hingga potensi alam yang melimpah ruah. Sayangnya kekayaan itu belum bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena masih sulitnya merealisasikan pasal 33 UUD 45. Padahal seharusnya kekayaan yang ada digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu kekayaan itu ialah minuman beralkohol. Mengapa?

Minuman beralkohol tradisional sendiri sebenarnya populer dan digemari oleh masyarakat di Indonesia dibandingkan minuman beralkohol pabrikan. Ini merupakan data dari Riset Kesehatan Riskesdas tahun 2007.

Tuak dan arak, merupakan dua jenis minuman beralkohol tradisional asal Indonesia.

RUUMinol1

Tuak sendiri berasal dari sadapan karangan bunga (terutama tongkol bunga betina) pohon siwalan (Borassus Sundaicus). Di Indonesia, pohon siwalan tersebar di Jawa Timur, Madura, Bali, NTB, NTT hingga Sulawesi Selatan. Salah satu sentra produksi tuak sendiri ialah Tuban, Jawa Timur.

Tidak banyak vegetasi tumbuhan yang mampu bertahan baik di wilayah pegunungan kapur, yang rangkaiannya membentang dari Pati Jawa Tengah hingga Tuban Jawa Timur. Siwalan menjadi satu-satunya sumber perekonomian dan juga “menghijaukan” pegunungan kapur utara Tuban yang meliputi daerah di Kecamatan Palang, Semanding, Montong , Merakurak dan Kerek.

Pohon Siwalan pun menjadi peradaban kebudayaan bagi masyarakat di Tuban. Rumah-rumah masyarakat terbuat dari pohon siwalan. Mereka menggunakan daun untuk atap rumah, dan batang pohon siwalan sebagai penyangganya.

RUUMinol2

Minuman tuak mulai dikenal sejak abad 11 Masehi, ketika tentara Tar-Tar dari Mongolia—yang saat itu berhasil mengalahkan pasukan dari kerajaan Daha Kediri singgah ke Tuban untuk merayakan kemenangan dengan minum tuak. Tuak pun diproduksi secara massal dan menjadi sumber ekonomi yang menghidupi generasi ke generasi.

Tradisi minum tuak bukanlah untuk mabuk-mabukan. Masyarakat menyebut tuak (toak) itu berati “noto awak” (mengatur badan/kesehatan). Masyarakat percaya bahwa mengkonsumsi tuak dipercaya dapat melancarkan proses membuang racun tubuh dan kandungan kapur.

Dengan rencana diberlakukannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelarangan Minuman Beralkohol, petani siwalan pun terancam pekerjaannya dan kehilangan haknya atas pengelolaan tanah seperti yang diatur dalam UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hak atas tanah dijamin sepenuhnya di UU No. 13/2013—dan redistribusi tanah untuk pertanian dan usaha agraria harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nasib serupa dialami petani kelapa di Karangasem Bali untuk produksi arak dan produsen arak di Plumpungan, Purwodadi Jawa Tengah yang terbuat dari singkong.

Jangankan berharap hidup makmur, ancaman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun dengan denda 200 juta sampai dengan 1 miliar rupiah (Pasal 11 RUU Pelarangan Minol) mengintai hidup para petani itu.

RUUMinol3

Pelanggaran Hak Sipil
RUU Pelarangan Minuman Beralkohol yang diusulkan oleh PKS dan PPP ini tidak hanya memenjarakan petani namun juga memiliki dimensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak minoritas menjalankan ritual keagamaan dan budayanya yang dimuat dalam Pasal 27 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik; yang kemudian diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui UU No 12 tahun 2005.

Dalam UU itu, paragraf 5 ayat (1) dan 5 ayat (2) pada Komentar Umum No.23 yang menjelaskan tentang Pasal 27 menjelaskan bahwa mereka yang dilindungi ialah mereka yang dalam kelompok tertentu dan memiliki kesamaan budaya, agama dan atau bahasa tidak boleh dilanggar haknya saat bersama anggota kelompoknya mempraktikkan budaya, menjalankan agama dan bicara dengan bahasannya.

Lebih lanjut, dalam paragraf 6 ayat (2) pada Komentar Umum juga menyatakan bahwa hak-hak minoritas harus dilindungi dari tindakan-tindakan negara, baik itu legislatif, yudikatif dan administratif, tidak terkecuali juga orang-orang lain di dalam negara.

Di Indonesia, banyak ritual-ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih melekat dengan minuman beralkohol, seperti ritual adat Bali untuk mengusir kekuatan jahat “Bhuta Yadnya”.

Tidak hanya di Bali, minuman beralkohol juga dipakai sebagai ritual bersih desa oleh warga Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Minuman beralkohol itu dibawa di kompleks pemakaman tokoh Prabu Anom setiap bulan Suro (penanggalan Jawa). Menurut para sesepuh setempat, minuman beralkohol sebagai perlambang akan kesenangan para leluhur dan penghormatan pada kesenian Tayub. Kesenian Tayub sendiri berkembang di beberapa daerah di Pulau Jawa.

RUUMinol4

Minuman beralkohol juga digunakan masyarakat saat merayakan Ceng Beng (sembahyang kubur), Imlek, dan Cap Go Meh. Sedangkan di Lombok, arak juga dihidangkan untuk ritual adat penyambutan tamu. Juga halnya di Papua dengan sopi.

Bagi masyarakat di Lembata, Flores Timur, tuak juga tidak dapat dipisahkan dari pesta adat. Sebelum tahun 2000, khususnya 1980-an, tuak bahkan menjadi minuman sehari-hari pengganti air putih di berbagai kampung di Ile Ape, Lembata. Khususnya kampung-kampung lama yang jauh dari pantai. Mereka mengkonsumsi tuak karena sulitnya air minum di daerah itu. Itu sebabnya warga yang tinggal di lereng gunung atau kampung lama ini mengandalkan tuak sebagai penawar haus.

Pelanggaran akan Hak atas Kesehatan
Pelarangan untuk memproduksi, memperdagangkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol juga melanggar aspek-aspek hak asasi manusia lainnya terutama hak atas kesehatan yang terkandung dalam Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU no 11 tahun 2005.

Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Komentar Umum nomer 14 tentang Hak atas kesehatan menjelaskan bahwa: “Hak atas kesehatan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sebuah hak untuk sehat semata. Selain hak, hak atas kesehatan juga melingkupi kebebasan. Kebebasan ini termasuk juga hak untuk mengendalikan kesehatan dan tubuh sendiri…”

Hal ini menunjukkan penghormatan kepada setiap individu untuk mengkontrol tubuh dan kesehatannya sendiri, yang mana tidak ditunjukkan dalam RUU Pelarangan Minuman Beralkohol.

Lebih dari itu, Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak atas Kesehatan tersebut juga menyuratkan betapa pentingnya untuk menciptakan kondisi yang mendukung perlindungan terhadap kesehatan untuk mencapai standar kesehatan tertinggi. RUU Pelarangan Minuman Beralkohol justru akan meningkatkan resiko kesehatan kepada masyarakat dan mengancam nyawa seseorang akibat perdagangan oplosan.

Pasal 12 ayat 2 huruf c Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur mengenai “pencegahan… penyakit epidemi, endemik, akibat pekerjaan, dan lain-lain.” Dalam Komentar Umum mensyaratkan “…pembentukan program pencegahan dan pendidikan untuk masalah kesehatan berbasis perilaku… dan memajukan faktor-faktor sosial daripada kesehatan yang baik…” bukannya pembentukan regulasi yang justru memperburuk keadaan.

Sejak tahun 2013 hingga kini telah terbit 147 Peraturan Daerah yang melarang dan membatasi penjualan minuman beralhokol, namun justru tidak menurunkan angka kematian akibat konsumsi oplosan di Indonesia.

Kembali pada Pasal 33 UUD 1945
Pada pasal 7 dan Penjelasan Umum RUU Larangan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa penerapan RUU ini akan menggunakan dana dari APBN, maka jika mengacu pada pasal 33 UUD 1945 maka seharusnya negara memfokuskan anggaran pada masalah-masalah yang prinsipal, seperti menciptakan kemandirian dan kesejahteraan petani seperti yang program Presiden Joko Widodo dan juga masalah lain yang menyangkut lingkungan dan pendidikan.

RUU Pelarangan Minuman Beralkohol ini malah berpotensi menimbulkan ancaman kriminalisasi yang berlebihan karena isinya mengatur khusus tindak pidana dalam memproduksi, memperdagangkan dan mengkonsumsi alkohol.

Kebijakan yang over kriminalisasi ini, tidak hanya akan membebani aparat penegak hukum untuk implementasinya, termasuk polisi, jaksa penuntut, pengadilan, bahkan lapas, yang saat ini masih terbebani atas berbagai perkara pidana lainnya. Melainkan juga merugikan segala kalangan, termasuk para pengusaha lokal, petani, pedagang hingga konsumen.

__________

Foto fitur utama dipinjampakai dari edualkohol.blogspot.com

Comments